Pengenaan Pajak Terhadap Yayasan - Hallo sahabat BEGUNDAL BERKELAS, Pada Artikel yang anda baca kali ini dengan judul Pengenaan Pajak Terhadap Yayasan, kami telah mempersiapkan artikel ini dengan baik untuk anda baca dan ambil informasi didalamnya. mudah-mudahan isi postingan Artikel Pajak Penghasilan (PPh), yang kami tulis ini dapat anda pahami. baiklah, selamat membaca.

Judul : Pengenaan Pajak Terhadap Yayasan
link : Pengenaan Pajak Terhadap Yayasan

Pengenaan Pajak Terhadap Yayasan

Dalam meningkatkan penerimaan Negara utamanya dalam penerimaan pajak. Pemerintah selalu berusaha mencari objek-objek pajak yang dapat memberikan pemasukan agar tercapainya penerimaan pajak, salah satu subjek pajak yang menjadi perhatian adalah subjek pajak Yayasan, bagaimana perlakuan pajaknya terhadap subjek pajak yayasan ini…???berikut penjelasannya..


Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 16 tahun 2000 tentang KUP dan UU Nomor 17 tahun 2000 pasal 2 ayat (!) huruf b, bahwa yayasan adalah termasuk dalam pengertian sebagai Subjek Pajak Badan. Pengertian badan dalam UU KUP tahun 2000 tersebut merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang meliputi di antaranya adalah yayasan (bersifat non profit) yang bergerak di bidang usaha apapun.



Karena itu, jelaslah bahwa karena yayasan merupakan subjek pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku maka wajib ber-NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Adanya NPWP tersebut akan membawa konsekwensi ke pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, baik PPh, PPN & PPnBM maupun PBB. Kalau yayasan Anda adalah bergerak di bidang kesehatan (klinik/rumah sakit dan sejenisnya) 

sumber : dzikrulinsanmuwahid.wordpress.com

maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Dirjen pajak No. SE-34/PJ.4/1995 jo SE-39/PJ.4/1995, disebutkan bahwa yang menjadi objek pajak dari PPh antara lain:
1. uang pendaftaran untuk pelayanan kesehatan
2. sewa kamar/ruangan di rumah sakit, poliklinik, (pusat pelayanan kesehatan)
3. penghasilan dari perawatan kesehatan seperti: uang pemeriksaan dokter, operasi,    rontgen, scanning, pemeriksaan
4. laboratorium, dsb
5. uang pemeriksaan kesehatan (general check up)
6. penghasilan dari penyewaan alat-alat kesehatan, mobil ambulan, dsb
7. peng hasilan dari penjualan obat
8. penghasilan lainnya sehubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan nama dan dalam bentuk apapun.




Adapun yang bisa menjadi pengurang (deductible) dari penghasilan bruto adalah:
1. gaji/tunjangan/honorarium dokter, perawat, tenaga medis, karyawan administrasi,
2. biaya umum & administrasi
3. obat-obatan
4. konsumsi pasien rawat inap
5. biaya bunga
6. pemeliharaan kendaraan, inventaris, gedung
7. perlengkapan rumah sakit
8. transportasi
9. biaya penyusutan harta
10. karena penjualan/pengalihan harta
11. biaya penelitian & pengembangan di dalam negeri
12. biaya beasiswa dan pelatihan karyawan
13. subsidi biaya pelayanan kesehatan pasien yang kurang mampu.
14. Untuk cara perhitungan PPh terutang bisa dilihat ke UU PPh tahun 2000 pada pasal 16 dan 17.

Demikianlah Artikel Pengenaan Pajak Terhadap Yayasan

Sekianlah artikel Pengenaan Pajak Terhadap Yayasan kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sampai jumpa di postingan artikel lainnya.

Anda sekarang membaca artikel Pengenaan Pajak Terhadap Yayasan dengan alamat link https://serbainfo666.blogspot.com/2011/07/pengenaan-pajak-terhadap-yayasan.html

Tweet